You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
776 Pelayanan PKB Dilakukan di Kecamatan
photo Doc - Beritajakarta.id

776 Pelayanan PKB Dilakukan di Kecamatan

Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kecamatan sangat diminati oleh masyarakat DKI. Terbukti, dalam periode 1-16 September saja, 776 pelayanan PKB dilakukan di kecamatan.

Kami hanya melayani pajaknya saja, untuk keamanan kendaraannya tetap dilakukan oleh Polisi karena harus dicek kendaraannya

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo mengatakan, pelayanan PKB di kecamatan memang sangat memudahkan masyarakat. Sehingga tidak harus antri ke samsat Ditlantas Polda Metro Jaya.

Jumlah tersebut antara lain dilayani di Kecamatan Pasar Minggu 324 kendaraan, 39 kendaraan di Kecamatan Penjaringan, 23 kendaraan di Kecamatan Kebon Jeruk, 24 kendaraan di Kecamatan Kemayoran dan 366 kendaraan di Kecamatan Pulo Gadung. "Membuka layanan pajak kendaraan di kecamatan diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemacetan di Ibu Kota," ujarnya, Kamis (17/9).

Urus Perpanjangan PKB di Kecamatan Cuma 10 Menit

Pendapatan PKB yang bisa terkumpul dari 776 pelayanan yaitu Rp 515.469.900 untuk pembayaran PKB, dan Rp 6.871.400 pembayaran denda PKB.

Agus mengatakan, layanan pajak di Samsat Kecamatan disediakan bagi warga yang ingin mengurus pengesahan STNK dan PKB kendaraan pribadi saja. Sementara untuk kendaraan operasional kantor hanya dapat dilakukan di Kantor Samsat Induk di masing-masing wilayah.

"Kami hanya melayani pajaknya saja, untuk keamanan kendaraannya tetap dilakukan oleh Polisi karena harus dicek kendaraannya," tandas Agus.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12641 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1402 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1398 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1343 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1047 personBudhi Firmansyah Surapati